.

.

  • -
  • -
  • -
  • -

Pengguna 

Anggota Terbaru : administrator
Total Anggota : 2
Member Online : 0
Terdaftar Hari ini : 0
Baru Minggu ini : 0
Baru Bulan ini : 0

Tamu Online

Kami punya 2 tamu online

UU Keamanan Nasional, Mendesakkah?

Surel Cetak PDF
Polemik seputar harapan dari Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro agar DPR dapat memprioritaskan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 makin mengarah pada debat kusir antara Departemen Pertahanan dan TNI di satu sisi, dengan Polri di sisi lain. Menariknya lagi, polemik tersebut juga melibatkan kalangan akademis, baik yang menjadi staf ahli, maupun yang dianggap dekat dengan ketiga lembaga tersebut.

Usulan RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan payung hukum bagi upaya untuk mewujudkan keamanan menyeluruh, dengan konsekuensi negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk pengelolaannya, di mana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan terintegral di dalamnya. Di samping itu, pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Polri, sebagai salah satu aktor pengelola keamanan. Hal ini terkait dugaan adanya agenda tersembunyi dari RUU tersebut untuk kembali mensubordinatkan Polri di bawah TNI atau departemen terkait lainnya. Bahkan dengan tegas Kapolri, Jenderal Timur Pradopo menolak upaya untuk mensubordinatkan Polri di bawah departemen, dengan alasan agar Polri tetap mandiri, dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

Penolakan Polri seolah menjadi penghalang bagi upaya membangun sistem keamanan nasional yang komprehensif. Meski terkesan traumatik dengan penyatuan Polri dengan TNI lebih dari 30 tahun, namun harus dapat dipahami bahwa penolakan tersebut merupakan bagian dari problematika tersendiri dalam menata sistem keamanan nasional agar lebih baik lagi. Ego sektoral yang muncul menjadi satu hambatan bagi langkah-langkah strategis dalam mengupayakan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Padahal usulan RUU Kamnas sendiri merupakan landasan dasar sebagai payung hukum yang mengikat tiga aktor pengelola keamanan dalam menjalankan fungsinya agar sinergis.

Permasalahannya, Polri merasa bahwa dengan menjadi ’partikel bebas’ akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan netral. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa siapa yang kemudian merumuskan kebijakan, strategis teknis kepolisian dan Kamdagri, hingga pada dukungan administrasi? Pertanyaan inilah sejatinya yang membuat Polri enggan untuk bersama-sama terlibat dalam perumusan RUU Kamnas, karena ada dugaan hal tersebut merupakan bagian dari mensubordinasikan Polri kembali. Sebab, dalam konteks negara demokratik, tidak ada suatu institusi negara yang mengatur dirinya sendiri, merumuskan sendiri kebijakan dan program kerja, mengatur dan mengelola anggaran, hingga menjalankan garis kebijakan dalam suatu operasional, tanpa ada yang mengontrol dan mengevaluasi. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) , yang diasumsikan sebagai lembaga yang akan memberikan pertimbangan kepada presiden justru mandul.

Sementara, bila berhubungan langsung dengan presiden, maka akan ditemukan satu ketidaksinergisan. Sebab presiden merupakan pembuat kebijakan secara umum, yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing departemen dan kementerian, sementara Polri merupakan institusi yang menjalankan fungsi operasional. Sehingga ada missing link, yang membuat Polri menjadi lembaga yang hampir tidak tersentuh oleh mekanisme checks and balances.

Dengan kata lain, UU Keamanan Nasional merupakan sesuatu yang sangat mendesak agar ada satu irama yang sama, di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan. Penolakan Polri untuk terlibat, bila dikaji lebih mendalam hanya merupakan bagian dari upaya mempertahankan status quo Polri yang terbebas dari kontrol sipil dan koordinasi kelembagaan. Sehingga dibutuhkan langkah strategis agar Polri secara kelembagaan terlibat penuh dalam perumusan UU Kamnas bersama-sama TNI dan BIN, serta Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Dalam Negeri. (Mimbar-Opini/LKI)

Tentang LKI 

LKI On Lightbox

Cari artikel 

Sekretariat LKI 

Perum Bukit Sariwangi (Kavling Politeknik),
Jl. Bukit Raya, Sariwangi, Bandung Barat 40559
supported: www.maklumat-independen.com