.

.

  • -
  • -
  • -
  • -

Pengguna 

Anggota Terbaru : administrator
Total Anggota : 2
Member Online : 0
Terdaftar Hari ini : 0
Baru Minggu ini : 0
Baru Bulan ini : 0

Tamu Online

Kami punya 4 tamu online

Berita | Kabar LKI | Opini

MERAWAT NKRI, MENCARI HIKMAH KASUS AHOK

Surel Cetak PDF

MERAWAT NKRI, MENCARI HIKMAH KASUS AHOK

Oleh: Cecep Darmawan

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia

 

Kasus penistaan agama yg diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semestinya didudukan secara proporsional dalam ranah hukum positif dan tidak dibawa ke ranah di luar hukum. Termasuk dibawa ke ranah politik, khususnya dgn adanya wacana "melengserkan" Presiden Jokowi krn dianggap melindungi Ahok. Hukum adalah panglima dan negara kita menganut prinsip negara hukum sehingga persoalan ini seharusnya tidak diseret seret ke ranah politik.

 

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 09 November 2016 06:32 Selengkapnya...

LKI DAN PILGUB JABAR 2013

Surel Cetak PDF

spanduk pilgub

Bandung (MaI) Lembaga Kajian Independen (LKI) mendukung terselenggaranya Pilgub Jabar yang jujur dan berkualitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur LKI, Wawan Wanisar pada kontributor MaI.com dalam sebuah kesempatan dialog di salah satu café di Bandung (2/2).

Menurut pria flamboyan ini, Pilgub Jabar tahun 2013 kali ini memilki arti penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat untuk jangka waktu lima tahun ke depan. “Sebagai bagian dari komponen masyarakat Jawa Barat, tentunya LKI ingin secara aktif terlibat dalam partisipasi politik regional Jawa Barat ini” ungkapnya.

Wawan yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh salah seorang pengurus LKI, Ridwan, memaparkan bahwa LKI tetap mengkritisi pelaksanaan tiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013. “Sebagai lembaga kajian yang bersifat independen, LKI memposisikan diri melakukan kritisi terhadap pelaksanaan pesta demokrasi Jabar ini, dengan kata lain bahwa LKI ikut memantau penyelenggaraannya. Disamping itu, LKI berharap agar Pilgub Jabar ini berlangsung aman dan lancar” paparnya.

Sebagai wujud tanggung jawab politik, LKI sedang melakukan sejumlah rangkaian kegiatan, seperti pemasangan iklan di sejumlah media massa, pemasangan spanduk ajakan berpartisipasi aktif dalam Pilgub Jabar dan turut melakukan pemantauan pelaksanaannya hingga usai.

“Partisipasi aktif LKI ini, sekali lagi, dimaksudkan untuk mendorong demokratisasi politik yang sehat di Jabar, kami non partisan partai, non pemerintah dan bersikap netral” pungkas Wawan.

Terakhir Diperbaharui pada Minggu, 03 Februari 2013 14:51

UU Keamanan Nasional, Mendesakkah?

Surel Cetak PDF
Polemik seputar harapan dari Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro agar DPR dapat memprioritaskan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 makin mengarah pada debat kusir antara Departemen Pertahanan dan TNI di satu sisi, dengan Polri di sisi lain. Menariknya lagi, polemik tersebut juga melibatkan kalangan akademis, baik yang menjadi staf ahli, maupun yang dianggap dekat dengan ketiga lembaga tersebut.

Usulan RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan payung hukum bagi upaya untuk mewujudkan keamanan menyeluruh, dengan konsekuensi negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk pengelolaannya, di mana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan terintegral di dalamnya. Di samping itu, pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Polri, sebagai salah satu aktor pengelola keamanan. Hal ini terkait dugaan adanya agenda tersembunyi dari RUU tersebut untuk kembali mensubordinatkan Polri di bawah TNI atau departemen terkait lainnya. Bahkan dengan tegas Kapolri, Jenderal Timur Pradopo menolak upaya untuk mensubordinatkan Polri di bawah departemen, dengan alasan agar Polri tetap mandiri, dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

Penolakan Polri seolah menjadi penghalang bagi upaya membangun sistem keamanan nasional yang komprehensif. Meski terkesan traumatik dengan penyatuan Polri dengan TNI lebih dari 30 tahun, namun harus dapat dipahami bahwa penolakan tersebut merupakan bagian dari problematika tersendiri dalam menata sistem keamanan nasional agar lebih baik lagi. Ego sektoral yang muncul menjadi satu hambatan bagi langkah-langkah strategis dalam mengupayakan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Padahal usulan RUU Kamnas sendiri merupakan landasan dasar sebagai payung hukum yang mengikat tiga aktor pengelola keamanan dalam menjalankan fungsinya agar sinergis.

Permasalahannya, Polri merasa bahwa dengan menjadi ’partikel bebas’ akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan netral. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa siapa yang kemudian merumuskan kebijakan, strategis teknis kepolisian dan Kamdagri, hingga pada dukungan administrasi? Pertanyaan inilah sejatinya yang membuat Polri enggan untuk bersama-sama terlibat dalam perumusan RUU Kamnas, karena ada dugaan hal tersebut merupakan bagian dari mensubordinasikan Polri kembali. Sebab, dalam konteks negara demokratik, tidak ada suatu institusi negara yang mengatur dirinya sendiri, merumuskan sendiri kebijakan dan program kerja, mengatur dan mengelola anggaran, hingga menjalankan garis kebijakan dalam suatu operasional, tanpa ada yang mengontrol dan mengevaluasi. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) , yang diasumsikan sebagai lembaga yang akan memberikan pertimbangan kepada presiden justru mandul.

Sementara, bila berhubungan langsung dengan presiden, maka akan ditemukan satu ketidaksinergisan. Sebab presiden merupakan pembuat kebijakan secara umum, yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing departemen dan kementerian, sementara Polri merupakan institusi yang menjalankan fungsi operasional. Sehingga ada missing link, yang membuat Polri menjadi lembaga yang hampir tidak tersentuh oleh mekanisme checks and balances.

Dengan kata lain, UU Keamanan Nasional merupakan sesuatu yang sangat mendesak agar ada satu irama yang sama, di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan. Penolakan Polri untuk terlibat, bila dikaji lebih mendalam hanya merupakan bagian dari upaya mempertahankan status quo Polri yang terbebas dari kontrol sipil dan koordinasi kelembagaan. Sehingga dibutuhkan langkah strategis agar Polri secara kelembagaan terlibat penuh dalam perumusan UU Kamnas bersama-sama TNI dan BIN, serta Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Dalam Negeri. (Mimbar-Opini/LKI)
Terakhir Diperbaharui pada Minggu, 06 May 2012 04:03

Agenda: Seminar Kerukunan Antar Umat Beragama

Surel Cetak PDF

Soreang (MaI) Sebagai negara yang memiliki warga negara dengan aneka ragam suku, ras, dan agama, Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat besar. Konflik yang bernuansa SARA bisa saja muncul tiba-tiba hanya karena pemicu yang terbilang sepele. Konflik yang bernuansa sentimen keagamaan merupakan salah satu potensi konflik yang dimaksud.  Berangkat dari pemikiran tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Lembaga Kajian Independen (LKI) tergerak untuk melaksanakan acara Seminar, dengan Tema: ‘Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Rangka Mencapai Kondusivitas Daerah di Kabupaten Bandung.” Acara rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 26 Januari 2012 di Gedung BAZ MUI Kab. Bandung, Jl. Terusan Al Fathu, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung.

Ketua MUI Kabupaten Bandung, K.H. Anwar Saepudin Kamil mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terhadap rencana diselenggarakannya kegiatan ini. Pihak MUI Kabupaten Bandung untuk pertama kali bekerjasama dengan LKI dalam upaya memberikan pencerdasan kepada umat tentang salah satu aspek ajaran Islam, yaitu toleransi antar pemeluk agama. Sebelumnya, MUI dan FKUB Kabupaten Bandung pernah menyelenggarakan kegiatan serupa tahun yang lalu. “Bentuk acaranya yang disepakati adalah seminar, dengan menghadirkan pembicara,mengundang berbagai tokoh, kemudian diharapkan berlangsung dialog. Selain itu, para peserta yang hadir diharapkan dapat memberikan pemikiran yang konstruktif terhadap upaya bersama dalam mewujudkan ketentraman, kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin)” paparnya.

Wawan Wanisar selaku Direktur LKI mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu membuka cakrawala berpikir lebih luas bagi para peserta akan pentingnya makna dan implementasi toleransi karena toleransi merupakan salah satu nilai demokrasi yang dibutuhkan kehadirannya dalam membangun masyarakat yang damai dan maju. ”Pihaknya optimis para tokoh yang hadir mampu memberikan solusi  yang tepat guna menciptakan suasana damai, toleran di wilayah Kabupaten Bandung, di masa yang akan datang, sesuai moto Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kerta Raharja. Pertemuan seperti ini diharapkan terus digalakan” imbuhnya.

Para pembicara yang akan hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu: H. Deden R. Rumaji, S.Sos (Wakil Bupati Bandung), H. Usep Dedi Rostandi, M.A. (Ketua FKUB Kab. Bandung), Pastor Drs. YB Sahid, M.Th.Pr (FKUB/Perwakilan Katolik), dan Drs. H. Didin Solehudin, MA (Moderator). Sejumlah tokoh dari berbagai agama,aparat pemerintahan, dan tokoh masyarakat akan hadir pada kegiatan tersebut. (Redaksi/Lembaga Kajian Independen/LKI).

Terakhir Diperbaharui pada Minggu, 03 Februari 2013 14:37

Tentang LKI 

LKI On Lightbox

Cari artikel 

Sekretariat LKI 

Perum Bukit Sariwangi (Kavling Politeknik),
Jl. Bukit Raya, Sariwangi, Bandung Barat 40559
supported: www.maklumat-independen.com